Saya baca
beritanya, pernyataan dari Jenderal
Buwas dan Panglima TNI, ada
baiknya Presiden Jokowi mendengarkan keduanya. Sebab, kian paradoks kebijakan
Presiden, kegaduhan kian menjadi-jadi.
Mengawasi
serbuan migrasi Cina saja sudah kedodoran, ditambah lagi dengan PP Ormas yang
melegalkan asing berseliweran. Tambah lagi dengan turis Tiongkok 10 juta,
dengan jumlah pasukan Dirwasdakim yang sedikit banget.
Efektif
pengawasan di mana pun, menggunakan rasio. Taruhlah semua 460 ribu polisi
ditambah 500 ribu tentara mengawasi 10 juta turis, ya jauh dari sekadar bisa.
Ditambah lagi dengan jutaan ormas asing yang berseliweran, wauw, pasti akut.
Mengawasi Cina dalam negeri saja sudah teler.
Dalam
setahun niscaya model modus kejahatan segera berlimpah canggihnya dalam skala
internasional dengan prototipe latent, dikendalikan asing, dan proxy war. Tak
begitu bikin Indonesia menginternasional.
Baca deh Joseph Stiglizt, apa dan bagaimana
Global Village. Yang harus dikuatkan dalam global village adalah nasionalisme kita.
Sebab negara berubah menjadi state borderless. Negara bukan milik kita lagi,
terutama negara low income seperti Indonesia, hanya jadi sapi perahan
internasional dan menjadi lapangan sepak bola asing. Kita cuma jadi penonton
dengan perut yang kian lapar.
Apa sih
maksudnya mengimpor segala asing itu dalam kebijakan Mister President? Mereka bukan buah-buahan lho. Mereka manusia.
Untuk apa mereka diimpor ke sini? Tak ada untungnya sama sekali. Sebaliknya
resikonya jelas takkan mampu ditanggulangi oleh kepolisian yang menghadapi demo
411 dan 212 saja stres berat.
Setahu
saya, agreement MEA adalah perjanjian bilateral. Itu bedanya dengan AFTA. MEA
dapat ditolak. Mestinya DPR tidak mengabulkan pernohonan Presiden untuk item
high risk. Karena DPR yang meratifikasinya, DPR yang harus membatalkan
item-item high risk tadi.
Sumber : posmetro
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar maka kau harus tahan
menanggung perihnya kebodohan”
(Imam Syafi’i)
Salam buat
isteri :
‘Siti Nurjanah’
